Malang, Kompas - Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai pengelola kawasan, sama sekali tidak ikut menikmati hasil pendapatan dari sektor pariwisata. Pendapatan sektor plesiran ini 40 persen dialirkan kepada pemerintah empat kabupaten, 30 persen ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), 15 persen Departemen Kehutanan, dan 15 persen masuk kepada Bendahara Kas Negara Jakarta.
"Kami tidak menerima pemasukan dari sektor ini, padahal kami sendiri yang mencetak tiket untuk tanda retribusi bagi wisatawan," ungkap Kepala TNBTS Herry Subagiadi kepada Kompas, Jumat (28/12), di Malang.
Seharusnya, sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan konservasi alam, di mana kegiatan pariwisata berlangsung, TNBTS turut menikmati hasilnya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang membawahi kawasan wisata Bromo, tambah Subagiadi, harusnya turut berbagi dengan TNBTS.
"Segala sarana dan prasarana, fasilitas pariwisata, kami semua yang mengadakan. Jika terjadi kerusakan kami juga yang melakukan perbaikan," kata Subagiadi. TNBTS berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang.
Tugas mengelola kawasan seluas 50.276,20 hektar dengan karakteristik alam bergunung-gunung, tidaklah mudah. Sejauh ini pemerintah pusat melalui APBN serta beberapa pos lain, hanya mengucurkan anggaran Rp 2 milyar setahun untuk TNBTS.
Herry Subagiadi mengatakan, pihaknya memang belum pernah melakukan penghitungan secara rinci soal berapa besar defisit anggatan TNBTS. "Saya menduga defisitnya pasti besar sekali," ujarnya.
"Mass tourism"
Jumlah pengunjung TNBTS pada periode Januari-November 2001 sebanyak 109.944 orang. Pengunjung itu sebagian besar datang dengan tujuan berwisata, dan sebagian kecil mengadakan penelitian.
Herry Subagiadi mengatakan repotnya arah pengembangan pariwisata ke TNBTS saat ini menuju kepada mass tourism. "Jadi mereka berwisata hanya sekadar buang sampah saja. Itu yang tidak kami inginkan, karena kawasan taman nasional ini kawasan konservasi," katanya.
Oleh karena itu, pihak TN-BTS ke depan akan mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan ekowisata. "Di taman ini ada pengetahuan tentang alam, flora, dan faunanya. Jadi tidak seperti pasar malam, datang ramai-ramai, karena itu bisa merugikan lingkungan setempat," katanya. Subagiadi berharap agar Pemkab Probolinggo, Pemkab Pasuran, Pemkab Lumajang, dan Pemkab Malang, duduk bersama dengan pengelola TNBTS untuk membicarakan konsepsi pengembangan pariwisata.
Akibat mass tourism yang dikembangkan saat ini, beberapa vegetasi di Bromo mulai terdesak. Wilayah sebarannya menjadi sangat terbatas. Hal itu kerugian yang amat besar bagi ilmu pengetahuan Indonesia. (can)
0 komentar:
Posting Komentar